Anggota Komisi III: Tak Sepantasnya MK Diisi Politisi!

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Saan Mustopa berharap ke depan hakim konstitusi tak berasal dari politisi. Penangkapan Ketua MK Akil Mochtar menunjukkan hakim konstitusi sekalipun rawan tergoda suap.

KPK baru saja menangkap basah Ketua MK Akil Mochtar karena diduga menerima suap terkait Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. Saan menyadari, tak mungkin menggeneralisir tentang MK hanya gara-gara penangkapan Akil. Namun baginya lebih baik MK diisi oleh profesional yang tak pernah berurusan dengan politik.

"Saya termasuk yang tidak setuju lembaga negara yang bersifat mandiri diisi oleh politisi," kata Saan kepada detikcom, Kamis (3/10/2013). 

Akil memang punya rekam jajak lama di politik. Pria 53 tahun ini dua kali menjadi anggota DPR Golkar pada periode 1999-2004 dan 2004-2009. Tak hanya Akil yang punya jejak politik, sebut saja hakim konstitusi Patrialis Akbar yang pernah menjadi petinggi PAN. Selain itu eks Ketua MK Mahfud MD juga kini kembali ke partai asalnya, PKB. 

Menurut Saan, lembaga seperti MK, BPK, KPU, dan lainnya tak seharusnya ada unsur politisi. "Untuk menjaga kemandirian lembaga-lembaga tersebut seharusnya diisi oleh orang-orang independen," kata Saan.

KPK menangkap basah Ketua MK Akil Mochtar karena diduga menerima suap terkait Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. Akil ditangkap di rumah dinasnya, pada Rabu (2/10/2013) sekitar pukul 22.00 WIB. Selain menyita uang miliaran itu, KPK juga menyegel mobil dinas bernopol RI 9. Diduga transaksi dilakukan di mobil itu.

KPK juga menyita uang dalam bentuk dolar Singapura yang ditaksir senilai Rp 2-3 miliar. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Chairun Nisa, juga diamankan dari rumah Akil bersama seorang pengusaha. Sedangkan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan seorang swasta diciduk dari Hotel Redtop, Jakarta Pusat, pada waktu yang sama.

Terkait kasus ini, Saan mendorong KPK mengusut hingga tuntas. "Harus diusut tuntas, agar bisa membongkar praktek yang terjadi di MK," tandasnya.